Pertemuan PGI-HKBP dan JK Disorot, GAMKI Serukan Hindari Polarisasi
 |
| Pertemuan PGI-HKBP dan JK Disorot, GAMKI Serukan Hindari Polarisasi |
PEWARTA.CO.ID — Pertemuan antara Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Victor Tinambunan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengajak publik untuk tidak terpancing pada polarisasi maupun serangan personal.
Organisasi kepemudaan Kristen itu menilai dialog yang dilakukan para tokoh merupakan langkah menjaga komunikasi yang sehat dan konstruktif.
Kuasa Hukum GAMKI, Saddan Sitorus, mengatakan seluruh elemen masyarakat perlu menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” ujar Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus, Senin (4/5/2026).
Menurut GAMKI, proses yang sedang berjalan saat ini, baik melalui jalur hukum maupun pendekatan dialog, patut dihormati sebagai bagian dari mekanisme dalam negara hukum.
Organisasi tersebut menegaskan laporan yang diajukan bersama sejumlah lembaga lain bertujuan untuk meluruskan pernyataan yang dianggap menimbulkan tafsir keliru.
“Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.
Pernyataan JK dinilai tak bisa digeneralisasi
Saddan menjelaskan, pernyataan Jusuf Kalla yang disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon tidak bisa dijadikan gambaran umum terhadap seluruh umat Kristen di Indonesia maupun dunia.
Ia menilai konflik yang pernah terjadi di dua daerah tersebut memiliki konteks sosial dan sejarah tersendiri sehingga tidak dapat disamaratakan dengan kondisi kehidupan beragama secara keseluruhan.
GAMKI juga berpandangan bahwa langkah hukum yang ditempuh bertujuan mencegah persoalan berkembang menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Jika tidak segera ditangani, isu tersebut dinilai berpotensi memicu kegaduhan lebih luas di media sosial maupun ruang publik.
Karena itu, laporan yang dilayangkan puluhan organisasi kepada pihak kepolisian disebut sebagai langkah antisipatif agar pembahasan isu tersebut tidak berkembang tanpa arah.
"Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” tuturnya.
GAMKI ajak masyarakat tetap saling menghormati
Lebih lanjut, GAMKI mengingatkan bahwa perbedaan pandangan semestinya menjadi ruang pembelajaran demokrasi, bukan alasan untuk saling menyerang. Organisasi itu juga meminta masyarakat tetap menjaga persatuan dan menghormati para tokoh yang terlibat.
“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” tuturnya.
Ceramah JK di UGM sebelumnya menuai polemik
Sebelumnya, ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi sorotan publik. Pernyataan JK dinilai menimbulkan polemik lantaran dianggap keliru menggunakan istilah mati syahid dalam konteks ajaran Kristen.
Sejumlah tokoh Kristen menilai istilah tersebut tidak dikenal dalam doktrin maupun kitab suci agama Kristen.
Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pendeta Harsanto Adi, menyebut pernyataan JK tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus.
"Apa yang telah disampaikan Pak JK adalah sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang tertuang dalam Kitab Suci Injil,” kata Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pendeta Harsanto Adi.
Harsanto juga menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Menurutnya, inti ajaran Kristen adalah kasih kepada sesama manusia.
"Orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri," tuturnya.
