7.000 Buruh Terancam PHK Massal, Dua Pabrik Otomotif Jepang Berencana Pindah ke Vietnam

Ilustrasi. Korban PHK assal

0PEWARTA.CO.ID — Rencana pemindahan basis produksi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam memunculkan kekhawatiran terjadinya PHK massal terhadap ribuan pekerja. Ancaman kehilangan pekerjaan ini menjadi perhatian setelah adanya informasi mengenai potensi pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut ada sekitar 7.000 buruh yang berpotensi terdampak PHK massal apabila rencana relokasi tersebut benar-benar dilakukan.

Menurutnya, dua perusahaan komponen otomotif itu berencana mengalihkan kegiatan produksinya ke Vietnam. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan pekerjaan para buruh di Jawa Timur.

"(Potensi) PHK juga terjadi kemungkinan besar di dua perusahaan otomotif di Jawa Timur," kata Said Iqbal ditemui usai pembukaan Rakernas KSPI di Hotel Arcici, Jakarta Pusat.

Berikut sejumlah fakta mengenai isu pabrik otomotif yang disebut akan pindah ke Vietnam dan dampaknya terhadap pekerja.

Persoalan PHK disampaikan ke DPR

Said Iqbal mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Langkah ini dilakukan agar ada solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi ancaman PHK.

Dari hasil komunikasi tersebut, Dasco disebut akan mempertemukan pihak terkait, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga perwakilan serikat buruh untuk membahas persoalan ini.

"Tadi saya bisik dengan Bang Dasco, mohon kami dibantu bertemu dengan Menteri Perindustrian minggu depan. Akan diatur bertemu dengan Menteri Perindustrian, dipanggil pengusahanya, dipanggil serikat buruhnya," ujarnya.

Namun, Said Iqbal belum mengungkapkan nama dua perusahaan yang terdampak. Ia menyebut proses pembicaraan antara perusahaan dan pekerja masih berlangsung.

Menurutnya, dua perusahaan tersebut untuk sementara hanya disebut dengan inisial PT J dan PT S karena negosiasi dengan serikat pekerja belum selesai.

"Jadi untuk dua perusahaan saya kasih inisialnya PT J dan PT S. Kenapa saya belum sebut? Karena perusahaan itu kan masih negosiasi dengan serikat pekerjanya. Sudah hampir setahun negosiasi itu," ungkapnya.

Pemerintah diminta ikut memfasilitasi

Said Iqbal berharap pemerintah dapat turun tangan untuk membantu mempertemukan kepentingan perusahaan dan para pekerja. Menurutnya, keterlibatan negara diperlukan agar persoalan relokasi tersebut dapat menemukan penyelesaian terbaik.

Terlebih, rencana pemindahan produksi tersebut disebut bukan keputusan sepihak dari perusahaan di Indonesia, melainkan berkaitan dengan kebijakan dari kantor pusat perusahaan yang berada di Jepang.

Kondisi ini membuat keberadaan pemerintah dianggap penting agar dampak terhadap tenaga kerja dapat diminimalkan.

Ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan

Dari informasi yang diterima, potensi PHK di dua perusahaan tersebut cukup besar. Untuk salah satu perusahaan dengan inisial PT J, jumlah pekerja yang terancam terdampak disebut mencapai ribuan orang.

Said Iqbal menyampaikan bahwa dari total sekitar 7.000 pekerja, ada kemungkinan sekitar 4.000 karyawan di perusahaan tersebut terkena PHK.

Sementara itu, perusahaan lainnya yang disebut memiliki sekitar 4.000 pekerja juga menghadapi risiko pengurangan tenaga kerja.

"Kalau yang PT S-nya jumlah karyawannya 4.000, bahkan lebih parah lagi 3.000 omong-omongnya (yang berpotensi di PHK)," pungkasnya.

Rencana relokasi ke Vietnam ditunda

Di tengah kekhawatiran tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana perpindahan produksi tersebut.

Ia memastikan bahwa dua pabrik komponen otomotif asal Jepang di Jawa Timur untuk sementara menunda rencana pemindahan basis produksinya ke Vietnam.

Sebelumnya, rencana relokasi tersebut menjadi perhatian publik karena berpotensi menyebabkan PHK massal terhadap ribuan buruh.

"Alhamdulillah, tadi dilaporkan oleh teman-teman yang memang turun ke lapangan, bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda. Artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam," kata Mensesneg.

Penundaan ini menjadi langkah sementara sambil mencari solusi agar keberlangsungan tenaga kerja tetap terjaga.

Satgas mitigasi PHK cari solusi

Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK mengatakan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu fokus yang harus segera dicarikan jalan keluar.

Menurutnya, pemerintah berupaya agar ancaman PHK besar-besaran tidak terjadi akibat keputusan pemilik investasi.

"Karena dua perusahaan otomotif itu (berencana) berpindah oleh karena principal atau investornya yang memutuskan ingin mengurangi atau ingin memindahkan investasinya," ujarnya.

Upaya mediasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja diharapkan dapat menghasilkan solusi agar aktivitas industri tetap berjalan sekaligus melindungi ribuan buruh yang terdampak.