Kehidupan Warga Aceh Pascabencana Mulai Normal, Satgas PRR Ungkap Masih Ada Perbaikan
 |
| Kondisi bencana Aceh pada November 2025 lalu. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Kondisi masyarakat Aceh setelah diterjang bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 mulai berangsur pulih.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Sumatera menyebut aktivitas warga kini telah kembali berjalan, meskipun proses pemulihan belum sepenuhnya selesai.
Ketua Satgas PRR Sumatera, M Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kehidupan masyarakat Aceh sudah kembali ke kondisi normal secara fungsional. Artinya, berbagai aktivitas harian warga telah berlangsung seperti biasa, tetapi masih terdapat sejumlah fasilitas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
"Intinya, kita sudah kembali kepada normal, tapi belum permanen, normalnya normal fungsional," kata M Tito Karnavian, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti rapat koordinasi sekaligus evaluasi mengenai perkembangan penanganan dan percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, itu membahas berbagai capaian sejak masa tanggap darurat hingga tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemulihan Aceh masih membutuhkan banyak perbaikan
Dalam evaluasi tersebut, Satgas PRR menemukan masih ada sejumlah persoalan yang harus segera ditangani agar kondisi Aceh dapat kembali pulih secara menyeluruh.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sektor pendidikan. Meskipun sebagian besar sekolah telah kembali beroperasi di bangunan masing-masing, masih terdapat sekolah yang menggunakan tenda sementara maupun harus menumpang di sekolah lain.
Selain itu, infrastruktur dasar juga masih menjadi pekerjaan besar dalam proses pemulihan. Beberapa fasilitas seperti jalan, jembatan, sungai, jaringan irigasi, layanan air minum, tambak, rumah ibadah, madrasah, hingga hunian tetap masih membutuhkan perbaikan.
Menurut Tito, dampak bencana yang cukup besar terlihat di wilayah Aceh. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi serupa juga menjadi perhatian di daerah lain yang terdampak.
"Kalau kita lihat dari beberapa indikator data yang ada, memang dampak yang cukup masif itu adalah di Provinsi Aceh. Tanpa mengecilkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saya juga akan nanti ke sana," ujarnya.
Aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan
Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, Tito menjelaskan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh sudah mulai kembali bergerak.
Mobilitas warga, distribusi barang, hingga layanan publik perlahan telah kembali berfungsi. Kondisi tersebut terlihat dari ketersediaan listrik yang kembali normal, stasiun pengisian bahan bakar yang beroperasi, jaringan internet yang berjalan, serta tidak adanya kendala besar terkait kebutuhan logistik.
"Kita sudah bisa mengembalikan kepada fungsi yang normal kehidupan masyarakat, tapi kan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan," tegasnya.
Meski aktivitas warga sudah membaik, pemerintah masih memiliki tugas besar untuk menyelesaikan berbagai dampak bencana yang tersisa. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi akan menjadi fokus utama dalam beberapa tahun mendatang.
Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi capai Rp100 triliun
Tito menjelaskan bahwa perbaikan pascabencana di wilayah Sumatera akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun, mulai pertengahan 2026 hingga 2028.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo bersama DPR RI dengan nilai mencapai sekitar Rp100 triliun.
Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap, yakni sekitar Rp39 triliun pada 2026, kemudian Rp32 triliun pada 2027, serta lebih dari Rp28 triliun pada 2028.
Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk mempercepat pembangunan kembali berbagai sektor yang terdampak bencana di tiga provinsi.
"Begitu nanti sudah dicairkan kementerian/lembaga dari Kementerian Keuangan, maka otomatis kita akan segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program-program dan kegiatan yang jumlahnya 11.512 untuk tiga provinsi. Kita monitor terus setiap dua minggu," demikian Tito Karnavian.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan Aceh dan wilayah terdampak lainnya dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat tidak hanya kembali menjalani aktivitas normal, tetapi juga mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik setelah bencana.
