KPK Periksa 14 Saksi Kasus Korupsi Pekalongan, Wakil Ketua DPRD Ikut Dipanggil

KPK Periksa 14 Saksi Kasus Korupsi Pekalongan, Wakil Ketua DPRD Ikut Dipanggil

PEWARTA.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

Pada Rabu (17/6/2026), lembaga antirasuah tersebut menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi. Salah satu nama yang masuk dalam daftar pemeriksaan adalah Wakil Ketua DPRD Pekalongan Ruben R Prabu Faza.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan di wilayah hukum Polres Pekalongan.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Pekalongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Wakil Ketua DPRD Pekalongan jadi salah satu saksi

Selain Ruben R Prabu Faza, KPK juga memanggil sejumlah pihak lain untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

Beberapa saksi yang diperiksa antara lain Emma Margyati yang tercatat sebagai Staf DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada Dewi Septriana K yang menjabat sebagai Kasubag TU Pimpinan, Staf Ahli & Kepegawaian.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Widhi Astri Aorilia Nia selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan serta Sri Mugirahayu sebagai Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

Selain itu, terdapat beberapa saksi dari kalangan pegawai swasta, yakni Hefika Cipta Sari, Indah Winingsih, Juwariyah, Marwati, dan Amanda Devina.

Sementara dari kelompok wiraswasta, saksi yang dipanggil meliputi Sugiarto, Widodo, Siti Fitriyah, serta Dahlan.

Hingga saat ini, KPK belum menjelaskan secara rinci mengenai materi pemeriksaan yang akan didalami dari belasan saksi tersebut.

Berawal dari OTT KPK di Semarang dan Pekalongan

Kasus dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan total 14 orang yang berada di wilayah Semarang dan Pekalongan.

Usai operasi itu, KPK kemudian menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Setelah penetapan tersangka dilakukan, KPK juga melakukan penahanan terhadap FAR.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 4 Maret 2026.

Bupati Pekalongan dijerat pasal korupsi

Dalam perkara tersebut, FAR diduga melanggar ketentuan hukum terkait tindak pidana korupsi.

KPK menyangkakan FAR dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, sangkaan tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemeriksaan terhadap 14 saksi ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan KPK untuk mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.