KPK Tegaskan Tak Akan Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Program MBG yang Ditangani Kejagung

KPK Tegaskan Tak Akan Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Program MBG yang Ditangani Kejagung

PEWARTA.CO.ID — Dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian setelah proses hukum mulai berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan melakukan penanganan ganda terhadap perkara yang saat ini sudah ditangani oleh lembaga penegak hukum lain.

KPK menyampaikan bahwa proses penyelidikan dugaan pelanggaran hukum terkait program MBG yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) akan tetap dihormati. Lembaga antirasuah itu menilai koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan efektif.

KPK Hormati Proses Hukum Kejagung

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil langkah yang dapat menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan perkara.

Menurutnya, sistem penegakan hukum membutuhkan kerja sama antar lembaga agar setiap proses dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

"Sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lain," kata Budi, Jumat (19/6/2026).

Budi menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan setiap proses hukum dapat berjalan maksimal. Hal tersebut dilakukan agar dugaan tindak pidana dapat diungkap secara jelas, pihak yang bertanggung jawab dapat diproses, serta potensi kerugian negara dapat dipulihkan.

"Sehingga tujuan penegakan hukum untuk mengungkap peristiwa pidana, mempertanggungjawabkan pihak yang terlibat, serta memulihkan kerugian negara dapat tercapai," sambungnya.

KPK Tetap Pantau Tata Kelola Program MBG

Meski tidak menangani perkara yang sama, KPK menyebut tetap memiliki perhatian terhadap pelaksanaan program MBG. Sebelumnya, lembaga tersebut telah melakukan kajian untuk mengidentifikasi berbagai celah risiko korupsi dalam tata kelola program tersebut.

Kajian itu menjadi salah satu langkah pencegahan agar program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan dan tidak membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Budi mengatakan, KPK akan terus melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil kajian yang telah diberikan.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan sistem agar pelaksanaan program MBG dapat berlangsung lebih transparan dan memiliki tata kelola yang baik.

Perbaikan Tata Kelola Jadi Perhatian

KPK menilai tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan menjadi bagian penting dalam menjaga keberhasilan program pemerintah. Tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari aspek akuntabilitas dan pencegahan praktik korupsi.

"Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," pungkasnya.

Dengan adanya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pengawasan terhadap tata kelola, proses hukum terkait dugaan korupsi MBG diharapkan tetap berjalan tanpa menghambat pelaksanaan program yang menjadi perhatian publik tersebut.