Pemerintah Siapkan Rp100 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

Pemerintah Siapkan Rp100 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah mulai mempercepat langkah pemulihan permanen di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Setelah berbagai layanan dasar kembali berjalan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kini menjadi fokus utama agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pemerintah mendorong percepatan pemulihan di tiga wilayah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Wakil Ketua I Satgas Letjen TNI Richard Tampubolon menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung proses pemulihan tersebut.

Anggaran yang dialokasikan untuk periode 2026 hingga 2028 itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pascabencana. Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pemulihan rumah warga, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

Anggaran pemulihan mulai dicairkan bertahap

Tito menjelaskan, sebagian dana rehabilitasi dan rekonstruksi telah mulai disalurkan, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengajuan dan proses pencairan melalui Kementerian Keuangan.

“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan,” ujar Tito didampingi Letjen TNI Richard Tampubolon saat Rakor di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dikutip, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, percepatan pencairan menjadi salah satu faktor penting agar program pemulihan di lapangan dapat berjalan lebih cepat. Dengan anggaran yang tersedia, pelaksanaan berbagai proyek pemulihan diharapkan bisa segera bergerak.

“Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” lanjut Tito.

Daerah diminta maksimalkan tambahan dana transfer

Selain anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah pusat.

Total tambahan dukungan fiskal tersebut mencapai Rp10,6 triliun dan diberikan kepada daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Rinciannya, Aceh mendapatkan sekitar Rp1,6 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp6,3 triliun, sementara Sumatera Barat memperoleh sekitar Rp2,6 triliun.

Dana tersebut diharapkan segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama dalam memperbaiki fasilitas umum dan memperkuat layanan publik yang masih membutuhkan penanganan.

Pemanfaatan TKD dinilai penting agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam menangani kebutuhan warga selama fase pemulihan permanen.

Dukungan antardaerah terus diperkuat

Upaya pemulihan pascabencana tidak hanya dilakukan melalui anggaran pemerintah pusat. Dukungan antarwilayah juga terus berjalan melalui mekanisme hibah dan bantuan keuangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak di Aceh.

Sementara itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat juga ikut menyalurkan dukungan pembiayaan untuk wilayah yang mengalami dampak paling besar akibat bencana.

Langkah tersebut menunjukkan adanya kerja sama antarinstansi dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan masyarakat.

Satgas dorong percepatan pelaksanaan program

Tito menegaskan, pemulihan permanen membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran diminta segera mempercepat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Begitu juga pemerintah daerah yang sudah menerima tambahan TKD agar segera menggunakannya sesuai kebutuhan pemulihan.

“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi,” pungkasnya.

Dengan dukungan anggaran besar tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dapat berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.