Prabowo Apresiasi Haji 2026, Minta Peningkatan Layanan Jemaah di Musim Haji 2027

Prabowo Apresiasi Haji 2026, Minta Peningkatan Layanan Jemaah di Musim Haji 2027

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah, serta pimpinan hingga anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, sekaligus merumuskan langkah perbaikan layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji berikutnya.

Evaluasi penyelenggaraan haji di Hambalang

Dalam agenda tersebut, pemerintah dan DPR RI meninjau kembali pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas layanan agar lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan haji tahun ini yang dinilai mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.

Apresiasi pemerintah terhadap haji 2026

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini tidak lepas dari kolaborasi kuat antara pemerintah dan DPR RI, termasuk peran aktif Tim Pengawas Haji.

“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Gus Irfan usai pertemuan.

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menghadapi tantangan besar karena baru mulai bekerja pada September 2025, sementara proses persiapan dari Pemerintah Arab Saudi sudah berjalan sejak Juni 2025. Meski demikian, berbagai ketertinggalan berhasil dikejar sehingga layanan tetap berjalan baik.

Capaian penting: visa dan distribusi Nusuk

Salah satu pencapaian yang disorot adalah percepatan penerbitan visa jemaah haji Indonesia. Proses tersebut disebut berlangsung lebih cepat dari biasanya.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa,” kata Gus Irfan.

Selain itu, kartu Nusuk juga mulai dibagikan sejak masih di Indonesia. Hal ini dinilai sangat membantu mengurangi persoalan klasik seperti jemaah terpisah rombongan atau kesulitan akomodasi di Arab Saudi.

“Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi,” ujarnya.

Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan penyedia jasa di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas sekaligus memberikan kepastian investasi layanan.

Arahan Prabowo untuk penyelenggaraan haji 2027

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk penyelenggaraan haji 2027. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas konsumsi, perencanaan lebih awal, hingga perbaikan fasilitas hotel.

“Bapak Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi, kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih baik lagi,” kata Gus Irfan.

Gagasan Kampung Haji dan tantangan global

Prabowo juga menyoroti pengembangan konsep Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan layanan sekaligus menekan biaya.

“Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji,” ungkapnya.

Namun, pemerintah mengakui masih ada tantangan besar seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, kondisi geopolitik global, serta meningkatnya biaya layanan dari Pemerintah Arab Saudi.

Masa tunggu haji masih jadi perhatian

Selain layanan, masa tunggu keberangkatan haji juga menjadi sorotan utama Presiden. Pemerintah disebut telah berupaya mempercepat antrean yang selama ini cukup panjang di sejumlah daerah.

Menurut Gus Irfan, masa tunggu di beberapa wilayah yang sebelumnya mencapai 35 hingga 50 tahun kini mulai berkurang.

“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden masih belum memuaskan. Beliau berpikir bagaimana bisa lebih cepat lagi,” tandas Gus Irfan.

Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen melanjutkan pembahasan berbagai skema percepatan, tanpa mengurangi kualitas layanan bagi seluruh jemaah Indonesia.