Prabowo Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Soroti Peningkatan Layanan dan Percepatan Masa Tunggu Jemaah

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di Hambalang pada Rabu (17/6). (Foto: Dok. Setkab)

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dalam pertemuan bersama Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, serta pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Rabu, 17 Juni 2026. Agenda tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi pelaksanaan haji serta pembahasan peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia ke depan.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Kementerian Haji dan Umrah serta unsur legislatif dari DPR RI, yang selama ini ikut mengawasi pelaksanaan ibadah haji melalui Tim Pengawas Haji. Evaluasi difokuskan pada capaian penyelenggaraan haji 2026 dan perbaikan layanan di musim berikutnya.

Evaluasi penyelenggaraan Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, yang juga merupakan bagian dari jajaran pemerintah, menyampaikan bahwa pelaksanaan haji 2026 secara umum berjalan baik meski masih ada sejumlah aspek yang perlu penyempurnaan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan DPR RI berjalan cukup efektif dalam menangani berbagai kendala di lapangan.

Mochamad Irfan Yusuf mengatakan,

“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan dalam keterangannya.

Percepatan layanan dan perbaikan sistem haji

Irfan menjelaskan bahwa meskipun dirinya baru mulai bertugas pada September 2025, sementara proses awal penyelenggaraan haji sudah dimulai sejak Juni 2025 oleh Pemerintah Arab Saudi, pihaknya tetap mampu mengejar berbagai ketertinggalan persiapan.

Sejumlah perbaikan signifikan juga berhasil dicapai, salah satunya percepatan penerbitan visa serta distribusi kartu Nusuk yang dilakukan sejak jemaah masih berada di tanah air. Hal ini dinilai mampu mencegah masalah klasik seperti terpisahnya jemaah dari keluarga, tidak tersedianya hotel, hingga jemaah yang tercecer.

Irfan menuturkan,

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.

Skema layanan multiyears dan peningkatan kualitas

Pemerintah juga mulai menerapkan sistem kontrak layanan multiyears dengan para penyedia jasa haji. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha bagi mitra layanan sekaligus mendorong peningkatan kualitas fasilitas untuk jemaah Indonesia.

Arahan Prabowo untuk Haji 2027

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk peningkatan layanan haji tahun 2027. Fokus utama mencakup peningkatan kualitas konsumsi, percepatan persiapan layanan, serta pembenahan akomodasi dan hotel jemaah.

Irfan mengungkapkan,

“Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuh Irfan.

Kampung Haji dan efisiensi biaya

Presiden juga menyoroti gagasan pengembangan Kampung Haji sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan layanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Konsep tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI dan pihak terkait.

Irfan menuturkan,

“Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan dibahas, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nantikan kita bicarakan dengan teman-teman DPR,” ungkap Irfan.

Dorongan percepatan masa tunggu jemaah

Selain layanan, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian serius pada persoalan masa tunggu keberangkatan haji yang masih panjang di sejumlah daerah. Pemerintah mencatat adanya perbaikan, namun Presiden meminta agar upaya percepatan terus dilakukan.

Irfan menjelaskan,

“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” Pungkas Irfan.

Dengan berbagai arahan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi pelayanan, efisiensi biaya, maupun pemerataan akses bagi seluruh calon jemaah Indonesia.