Prabowo Tutup Lebih dari 750 BUMN Rugi, Target Sisakan 250 Perusahaan Saja!

Prabowo Tutup Lebih dari 750 BUMN Rugi, Target Sisakan 250 Perusahaan Saja!

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan membebani keuangan negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penertiban agar pengelolaan uang rakyat dapat berjalan lebih optimal.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk memangkas jumlah BUMN yang selama ini dinilai terlalu banyak, namun tidak semuanya memberikan kontribusi keuntungan bagi negara.

Evaluasi besar-besaran BUMN

Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa banyak BUMN yang selama ini tidak menghasilkan keuntungan, namun tetap menimbulkan beban operasional yang cukup besar bagi negara. Beban tersebut termasuk gaji direksi dan komisaris yang harus tetap dibayarkan meski perusahaan tidak dalam kondisi untung.

“Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahu, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perombakan BUMN tengah berjalan dan menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini.

Target efisiensi jumlah perusahaan pelat merah

Prabowo juga membahas target penyederhanaan jumlah BUMN yang saat ini tercatat lebih dari 1.000 perusahaan. Ia bahkan menanyakan langsung kepada Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, terkait arah efisiensi ke depan.

Menurut rencana yang dibahas, jumlah BUMN akan dipangkas secara signifikan hingga hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

“Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan buat tinggal sekitar 300. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?” tanya Prabowo yang kemudian direspons dengan anggukan oleh Dony.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi besar untuk membuat struktur BUMN lebih ramping dan efektif.

Alasan penutupan ratusan BUMN

Prabowo juga menyoroti besarnya biaya yang harus ditanggung negara akibat jumlah BUMN yang terlalu banyak. Menurutnya, semakin banyak perusahaan, semakin besar pula biaya operasional yang harus dikeluarkan, termasuk untuk jajaran direksi dan komisaris.

“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris dikali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” lanjut Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan penutupan BUMN dilakukan untuk menekan pemborosan anggaran dan memastikan setiap perusahaan negara benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian.