Subsidi Listrik 2027 Diprediksi Membengkak Jadi Rp122,83 Triliun, Ini Penyebabnya

Ilustrasi. Meteran listrik. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah memperkirakan beban subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan mengalami peningkatan. Salah satu komponen yang berpotensi naik cukup signifikan adalah subsidi listrik yang nilainya diproyeksikan mencapai lebih dari Rp122 triliun.

Kenaikan subsidi listrik 2027 tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi global dan domestik. Beberapa di antaranya adalah pergerakan harga minyak dunia yang masih tinggi, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta kebutuhan energi bersubsidi masyarakat yang terus menjadi perhatian pemerintah.

Proyeksi tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memaparkan asumsi dasar sektor energi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Subsidi listrik 2027 dipengaruhi harga minyak dan kurs rupiah

Dalam rancangan asumsi dasar sektor ESDM, pemerintah mengusulkan harga Indonesian Crude Price (ICP) berada pada rentang USD70 hingga USD95 per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp17.100 per dolar AS.

Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan terhadap kebutuhan anggaran energi nasional. Kombinasi harga minyak dan nilai tukar membuat pemerintah perlu menyiapkan ruang fiskal yang lebih besar untuk menjaga keberlangsungan subsidi energi.

Khusus untuk subsidi listrik, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggarannya berada pada kisaran Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun pada 2027.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi subsidi listrik tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp87,46 triliun. Nilainya juga lebih tinggi dibandingkan pagu subsidi listrik dalam APBN 2026 yang mencapai Rp100,83 triliun.

Pemerintah tetap pertahankan subsidi BBM dan LPG

Selain subsidi listrik, pemerintah juga masih melanjutkan sejumlah program subsidi energi lainnya. Salah satunya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan tetap mengalami peningkatan kebutuhan.

Volume BBM bersubsidi pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi konsumsi pada 2025 yang mencapai 18,92 juta KL serta target 2026 sebesar 19,17 juta KL.

Dari total kebutuhan tersebut, minyak solar bersubsidi masih menjadi komoditas dengan konsumsi terbesar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan solar subsidi berada pada rentang 18,80 juta hingga 19 juta KL.

Sementara itu, konsumsi minyak tanah diprediksi berada pada kisaran 543 ribu hingga 561 ribu KL.

Untuk LPG tabung 3 kilogram (kg), pemerintah mempertahankan volume subsidi sebesar 8 juta metrik ton. Jumlah tersebut sama dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Selain itu, kebijakan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp1.000 per liter juga masih dipertahankan oleh pemerintah.

Harga energi global kembali tekan anggaran subsidi

Bahlil menjelaskan bahwa kondisi geopolitik global turut memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga energi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak berpotensi mengalami peningkatan.

“Sebelum terjadi ketegangan di Timur Tengah, total subsidi LPG mencapai Rp80-87 triliun per tahun. Sekarang akan naik lagi karena harga ICP meningkat,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Pemerintah melihat perubahan harga energi dunia sebagai faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran. Pasalnya, kenaikan harga minyak mentah dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan pembiayaan subsidi di dalam negeri.

Target produksi migas juga dinaikkan

Di tengah meningkatnya kebutuhan subsidi energi, pemerintah juga menyiapkan strategi peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Dalam RAPBN 2027, target lifting migas ditetapkan berada pada kisaran 1,536 juta hingga 1,592 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi hingga Mei 2026 yang tercatat mencapai 1,473 juta BOEPD.

Untuk mendukung peningkatan produksi tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan biaya pemulihan atau cost recovery migas pada 2027 mencapai USD10,1 miliar hingga USD11,5 miliar.

Besaran tersebut meningkat dibandingkan realisasi cost recovery pada 2025 yang berada di angka USD8,46 miliar.

Pemerintah berharap peningkatan produksi migas dapat membantu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pengelolaan anggaran energi di tengah tantangan harga global.