Amran Bongkar Dugaan Beras Premium Oplosan, Satu Grup Perusahaan Disebut Raup Rp2 Triliun per Bulan
 |
| Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan manipulasi mutu beras premium yang disebut merugikan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik manipulasi mutu beras yang diduga dilakukan oleh sejumlah grup perusahaan besar. Menurutnya, praktik tersebut membuat salah satu grup korporasi memperoleh keuntungan yang disebut mencapai sekitar Rp2,08 triliun setiap bulan.
Amran menilai keuntungan tersebut bukan berasal dari aktivitas usaha yang wajar, melainkan akibat dugaan penipuan kualitas beras yang berdampak langsung pada masyarakat sebagai konsumen.
Dugaan manipulasi mutu beras premium
Dalam keterangannya, Amran menjelaskan bahwa beras dengan kualitas lebih rendah yang semestinya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram diduga dipoles dan dipasarkan menggunakan label beras premium. Produk tersebut kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram.
Kementerian Pertanian saat ini masih menelusuri besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat akibat dugaan manipulasi mutu sekaligus harga bahan pangan pokok tersebut.
"Ada satu grup, itu untungnya Rp2 triliun. Nah kita hitung, ini jadi bukan keuntungan, ya, ini penipuan, perampokan yang hitungan Rp98 triliun," kata Amran dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Pendapatan petani dinilai tidak sebanding
Amran juga menyoroti distribusi nilai ekonomi dalam industri perberasan nasional. Ia menyebut nilai produksi padi nasional telah mencapai sekitar Rp537 triliun dengan total produksi beras sebesar 34,69 juta ton.
Namun, menurutnya, pembagian manfaat ekonomi di sepanjang rantai pasok masih belum merata. Dari sekitar Rp215 triliun yang beredar di tingkat bawah, rata-rata pendapatan rumah tangga petani disebut hanya sekitar Rp1,87 juta.
Di sisi lain, pelaku usaha penggilingan padi atau rice milling unit (RMU) disebut memperoleh porsi ekonomi yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp259 triliun.
Hasil pengawasan temukan banyak beras tak sesuai standar
Berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan Kementerian Pertanian, sebanyak 85,56 persen sampel beras premium yang diperiksa dinyatakan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, sekitar 39,75 persen dari total beras premium yang beredar atau diperkirakan setara 12,2 juta ton disebut tidak sesuai standar mutu. Kondisi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian masyarakat hingga mencapai Rp98 triliun.
Kementerian Pertanian juga menemukan adanya beras yang kualitasnya berada di bawah kategori medium, tetapi dipasarkan seolah-olah memenuhi standar premium yang telah ditetapkan pemerintah.
Amran mengibaratkan praktik tersebut seperti menjual emas dengan kadar yang tidak sesuai dengan label yang ditawarkan kepada pembeli.
"Saya contohkan nih, dia menjual emas mengatakan 24 karat, padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan. Penipuan ini harusnya (harga beras) Rp8.000 harganya, standar, ya, tetapi dijual Rp17.000," ujar Amran.
Empat grup disebut menguasai industri beras
Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut industri beras nasional saat ini didominasi oleh empat grup korporasi besar. Berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, besarnya perputaran uang di sektor tersebut membuat potensi keuntungan salah satu grup perusahaan mencapai lebih dari Rp2 triliun setiap bulan.
"Empat grup ini, dibagi Rp100 triliun, 25 kan? 25 dibagi 12, Rp2,08 triliun. Rp2,08 triliun per bulan berarti Rp24 triliun per tahun satu perusahaan itu," tegas Amran.
