Karhutla Januari-Juni 2026 Hanguskan 107 Ribu Hektare, Kalimantan Barat Jadi Wilayah Terparah

Karhutla Januari-Juni 2026 Hanguskan 107 Ribu Hektare, Kalimantan Barat Jadi Wilayah Terparah

PEWARTA.CO.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Indonesia sepanjang 2026. Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan luas lahan yang terbakar selama periode Januari hingga Juni telah mencapai 107.465,47 hektare, dengan Kalimantan Barat menjadi provinsi yang mengalami dampak paling besar.

Berdasarkan catatan Kemenhut, Kalimantan Barat mencatat luas lahan terbakar mencapai 28.680,47 hektare. Angka tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional, disusul Riau seluas 15.477,95 hektare, Nusa Tenggara Timur 10.538,30 hektare, Maluku 7.091,07 hektare, dan Papua Selatan 6.281,81 hektare.

Kondisi karhutla di Kalimantan Selatan

Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 383,07 hektare selama Januari hingga Juni 2026. Rinciannya terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral.

Selain luasan lahan terbakar, hasil pemantauan juga mendeteksi 177 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi yang tersebar di berbagai wilayah di provinsi tersebut.

Kemenhut siagakan 180 personel Manggala Agni

Menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat puncak musim kemarau 2026, Kementerian Kehutanan menempatkan 180 personel Manggala Agni di Kalimantan Selatan.

Para personel tersebut ditempatkan di tiga Daerah Operasional (Daops), yakni Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut untuk memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran di lapangan.

“Sebagai penguatan respons lapangan, Kementerian Kehutanan menyiagakan 180 personel Manggala Agni yang ditempatkan di tiga Daerah Operasional (Daops), yaitu Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Personel tersebut melaksanakan patroli rutin, pemantauan hotspot, pemadaman dini, serta edukasi kepada masyarakat sebagai upaya penguatan pencegahan,” ujar Thomas, Minggu (19/7/2026).

Ratusan operasi pemadaman telah dilakukan

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, mengatakan hingga 16 Juli 2026, Manggala Agni bersama berbagai pihak telah melaksanakan 107 operasi pemadaman di Kalimantan Selatan.

Total area yang berhasil ditangani mencapai 321,04 hektare. Pada 16 Juli, tim juga masih menjalankan operasi pemadaman di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, serta melakukan pemeriksaan titik panas di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.

“Sepanjang tahun 2026 hingga 16 Juli 2026, Manggala Agni bersama para pihak di Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 107 operasi pemadaman dengan total luas areal yang berhasil ditangani mencapai 321,04 hektare. Pada 16 Juli 2026, tim masih melakukan dua operasi pemadaman di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, serta melaksanakan ground check hotspot di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru. Penguatan personel Manggala Agni, sarpras, pencegahan, dan operasi pemadaman terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah rawan karhutla,” tuturnya.

Status siaga darurat hingga operasi modifikasi cuaca

Sebagai bagian dari langkah antisipasi musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla mulai 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.

BPBD Provinsi Kalimantan Selatan juga mengaktifkan Posko Pengendalian Karhutla sejak 15 Juli 2026. Posko tersebut didukung BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di kawasan rawan kebakaran.

Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai dijalankan sejak 15 Juli 2026 berdasarkan prediksi potensi awan dari BMKG. Upaya pembasahan lahan gambut melalui pengaturan pintu air juga terus dilakukan untuk menjaga tinggi muka air sekaligus mengurangi potensi terjadinya kebakaran.

Penegakan hukum terus diperkuat

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan pemerintah juga terus memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.

“Upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat akan terus dilaksanakan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian hutan, kualitas lingkungan, dan keselamatan masyarakat selama musim kemarau 2026,” tutur Dwi Januanto.