Menteri PU Puji Kinerja Kemenhaj, Penyelenggaraan Haji 2026 Dinilai Lebih Fokus

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Doddy Hanggodo. (Dok. Kompas)

PEWARTA.CO.ID — Penyelenggaraan ibadah haji 2026 mendapat sorotan positif setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo menyampaikan apresiasinya terhadap sistem pelayanan jemaah di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Doddy, keberadaan kementerian baru yang menangani urusan haji membuat proses pelayanan kepada jemaah menjadi lebih terarah.

Ia menilai langkah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih optimal.

Hal tersebut disampaikan Doddy saat menghadiri kegiatan 11th World Water Forum di Arab Saudi, Senin (29/6/2026).

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 yang dinilai mengalami peningkatan dalam aspek pelayanan.

Kementerian Haji dinilai membuat pelayanan lebih terarah

Doddy Hanggodo menyebut pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan kebijakan yang tepat karena membuat pengelolaan jemaah menjadi lebih fokus. Menurutnya, gagasan tersebut memberikan dampak terhadap pola pelayanan selama rangkaian ibadah haji.

"Tampak sekali Kementerian Haji dan Umrah yang digagas oleh Pak Prabowo itu sudah tepat, sehingga penanganan jemaah benar-benar fokus," katanya di sela menghadiri kegiatan 11th World Water Forum di Arab Saudi, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyoroti adanya penurunan angka kematian jemaah haji pada pelaksanaan tahun ini. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya upaya maksimal dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.

Doddy menjelaskan bahwa petugas haji bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya memberikan layanan terbaik, terutama kepada kelompok jemaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian lebih.

Menteri dan Wakil Menteri Haji turun langsung pantau jemaah

Dalam pelaksanaan ibadah haji 2026, Doddy melihat jajaran pimpinan Kementerian Haji dan Umrah turut aktif memastikan kebutuhan serta kondisi jemaah terpenuhi di setiap tahapan perjalanan ibadah.

Sebagai Amirul Hajj, Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji disebut ikut terlibat langsung dalam pengawasan pelayanan jemaah. Kehadiran pimpinan tersebut dianggap membantu memastikan berbagai kebutuhan jemaah dapat ditangani dengan baik.

"Saya juga lihat Pak Menteri, Wamen fokus mengurus jemaah," imbuhnya.

Secara umum, Doddy menilai penyelenggaraan haji tahun ini mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. Ia berharap kualitas pelayanan tersebut dapat terus ditingkatkan pada pelaksanaan haji di tahun-tahun berikutnya.

"Saya juga berharap tahun depan akan semakin bagus lagi," katanya.

Kementerian Haji dibentuk untuk perbaikan tata kelola

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia resmi dibentuk pada September 2025. Kehadiran lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengelolaan ibadah haji agar berjalan lebih profesional.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah mengacu pada sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Selain itu, keberadaan kementerian ini juga didukung Perpres Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian Haji dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dikelola dengan sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki standar pelayanan yang semakin baik.