Purbaya Pastikan Defisit APBN dan Utang Negara Tetap Aman, Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kokoh

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Kondisi perekonomian Indonesia disebut masih berada pada jalur yang kuat di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah menegaskan tidak ada indikasi bahwa Indonesia sedang menuju krisis, sementara berbagai indikator utama dinilai tetap terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang hati-hati. Selain mempertahankan kesehatan keuangan negara, berbagai langkah juga ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan efektivitas program prioritas nasional.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya, Jumat (3/7/2026).

Pemerintah terus dorong pertumbuhan ekonomi

Menurut Purbaya, perkembangan ekonomi nasional pada dasarnya mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah terus menyiapkan kombinasi kebijakan yang mampu menggerakkan sektor riil sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berbagai instrumen fiskal terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Inflasi terkendali, pelemahan rupiah dipengaruhi faktor global

Pemerintah juga memastikan inflasi masih berada pada tingkat yang aman dan terkendali. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar internasional, bukan akibat melemahnya kondisi fundamental ekonomi dalam negeri.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko tersebut, koordinasi antarotoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Defisit APBN dan rasio utang tetap dalam batas aman

Selain menyoroti kondisi ekonomi RI, Purbaya menegaskan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi yang sehat.

Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang selama ini menjadi acuan penting dalam pengelolaan fiskal nasional.

Di sisi lain, posisi utang pemerintah juga dinilai masih relatif aman jika dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya.

"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori pruden," jelas Purbaya.

Program strategis terus dievaluasi

Purbaya turut menyinggung pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, evaluasi dilakukan secara berkala agar implementasi program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pemerintah juga mengakui bahwa pada tahap awal pelaksanaan masih terdapat tantangan dalam proses penyerapan anggaran. Oleh sebab itu, pengawasan internal terus diperkuat bersamaan dengan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," tegasnya.

Analisis risiko fiskal selalu disampaikan kepada Presiden

Dalam setiap rapat kabinet, Kementerian Keuangan secara rutin menyampaikan analisis mengenai kondisi fiskal beserta proyeksi dampak anggaran kepada Presiden.

Kajian tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Reformasi birokrasi dan pemberantasan penyelewengan terus diperkuat

Di lingkungan internal Kementerian Keuangan, Purbaya memastikan reformasi birokrasi akan terus dipercepat. Fokus pembenahan diarahkan pada upaya memberantas praktik penyelewengan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Langkah perbaikan dilakukan melalui rotasi pegawai secara berkala, penguatan sistem pengawasan, hingga penegakan hukum secara transparan.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," pungkas Purbaya.