Purbaya Ungkap Pertemuan dengan S&P Global, Peringkat Utang RI Tetap BBB

Purbaya Ungkap Pertemuan dengan S&P Global, Peringkat Utang RI Tetap BBB

PEWARTA.CO.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap cerita di balik pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) beberapa bulan lalu.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia kepada investor global hingga akhirnya S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Purbaya ceritakan pertemuan dengan S&P

Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah anggota parlemen sempat bertemu langsung dengan pihak S&P Global Ratings dan para investor internasional pada April 2026.

Pertemuan itu berlangsung di sela agenda IMF Spring Meetings yang digelar di Amerika Serikat.

"Jadi beberapa bulan lalu, April, kami dengan anggota DPR, bu Sari Yuliati (Wakil Ketua DPR), Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR), Pak Hekal (Wakil Ketua Komisi XI DPR) ketemu investor dan S&P, dan menggambarkan bahwa Indonesia tidak sama dengan negara lain," ujar Purbaya saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (14/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah bersama perwakilan DPR menjelaskan kondisi tata kelola keuangan Indonesia serta arah kebijakan ekonomi nasional kepada pihak S&P dan investor global.

Purbaya menilai pertemuan itu menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia berjalan dengan prinsip kehati-hatian.

S&P nilai sinergi pemerintah dan DPR positif

Purbaya menyebut pihak S&P menangkap adanya sinyal positif dari hubungan kerja sama antara pemerintah dan parlemen dalam menjalankan kebijakan negara.

Menurutnya, lembaga pemeringkat tersebut melihat pemerintah dan DPR memiliki koordinasi yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita, parlemen, DPR, dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik sehingga mereka bisa lihat kebijakan kita utuh dan betul-betul bertujuan memakmurkan rakyat tanpa melanggar UU yang ada, yang sudah dibuat parlemen," tegas Purbaya.

Ia mengatakan, keselarasan antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor yang membuat lembaga pemeringkat semakin percaya terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

"Dengan kerja sama tadi itu, ketika kita ke AS, itu lembaga pemeringkat jadi yakin kita memang bergerak ke aragh yang benar," kata Purbaya.

S&P pertahankan peringkat kredit Indonesia

Sebelumnya, S&P Global Ratings secara resmi mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek.

Dalam laporan yang diterbitkan pada Senin (13/7/2026), S&P juga memastikan outlook peringkat jangka panjang Indonesia tetap berada pada posisi stabil.

"Kami menegaskan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook peringkat jangka panjang tetap stabil," tulis S&P dalam dokumen laporannya.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dinilai memiliki kapasitas yang cukup kuat dalam memenuhi kewajiban finansial, meskipun menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global.

S&P lihat pelemahan ekonomi hanya sementara

Dalam analisisnya, S&P menyebut adanya penurunan terbatas pada sejumlah indikator ekonomi makro Indonesia, baik dari sisi fiskal domestik maupun ketahanan eksternal.

Namun, kondisi tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan tidak mengubah pandangan jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

S&P memperkirakan kinerja keuangan negara dapat kembali membaik dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan pemulihan ekonomi serta peningkatan harga komoditas ekspor.

"Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam juga diperkirakan akan memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah, terutama apabila perubahan kebijakan menjadi lebih dapat diprediksi dan dieksekusi dengan baik," tulis S&P dalam laporannya.

Dengan keputusan tersebut, pemerintah menilai kepercayaan lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung.