Ribuan Dapur MBG Terbengkalai, Komisi IX DPR RI Desak BGN Akhiri Moratorium

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini.

PEWARTA.CO.ID — Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terlalu lama menghentikan sementara pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu muncul karena ribuan dapur MBG yang telah dibangun di berbagai daerah hingga kini belum dapat dimanfaatkan dan dilaporkan dalam kondisi terbengkalai.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menegaskan dapur MBG yang telah rampung dibangun serta memenuhi seluruh persyaratan seharusnya segera diprioritaskan untuk kembali melanjutkan kerja sama dengan BGN.

“Penghentian sementara pembangunan dapur MBG tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi mitra-mitra yang telah berinvestasi,” ujarnya, Minggu 19 Juli 2026.

Sebelumnya, Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama para mitra program MBG yang berasal dari berbagai asosiasi dan konsorsium.

Mitra meminta kepastian dari BGN

Yahya mengatakan para mitra berharap BGN menerapkan kebijakan yang adil. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat telah memperoleh persetujuan resmi untuk bekerja sama dalam pembangunan dapur MBG.

“Seluruh kerja sama dilakukan secara kelembagaan dengan BGN dan mereka telah memiliki identitas resmi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kerja sama tersebut tetap memiliki dasar yang sah karena dijalankan melalui institusi, bukan hubungan dengan individu.

Investasi mitra jadi perhatian

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan banyak mitra telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, ada yang memilih mengajukan pinjaman ke bank maupun menjual aset demi memenuhi kebutuhan investasi.

Menurut Yahya, pengorbanan para mitra semestinya menjadi salah satu pertimbangan BGN dalam menentukan kebijakan lanjutan. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang telah menuntaskan pembangunan dapur MBG.

“Mereka telah berinvestasi, sehingga jharus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” ujarnya.

“Tetapkan batas waktu dan segera evaluasi seluruh dapur MBG agar diketahui mana yang layak dilanjutkan.”

Ia juga menilai dapur MBG yang telah memiliki SPPI dan virtual account perlu diprioritaskan. Selain itu, fasilitas yang pembangunannya sudah selesai dinilai dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

BGN sebut moratorium hanya sementara

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN, Trenggono, sebelumnya memastikan penghentian sementara pembangunan dapur MBG bukan merupakan kebijakan permanen.

Menurutnya, BGN masih memerlukan waktu untuk melakukan penataan ulang pelaksanaan program sebelum kerja sama dengan para mitra kembali dilanjutkan.

Trenggono menjelaskan, saat ini BGN sedang melakukan evaluasi terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

“Karena itu, kami meminta seluruh mitra memberikan waktu agar proses evaluasi dapat berjalan menyeluruh,” ujarnya.