Said Iqbal Minta Serikat Buruh Dilibatkan dalam Merger BUMN, Donny Oskaria Tegaskan Tak Ada PHK

Said Iqbal Minta Serikat Buruh Dilibatkan dalam Merger BUMN, Donny Oskaria Tegaskan Tak Ada PHK

PEWARTA.CO.ID — Proses restrukturisasi dan merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi perhatian kalangan buruh. Serikat pekerja meminta agar dilibatkan sejak awal dalam setiap tahapan konsolidasi perusahaan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Permintaan itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai menggelar pertemuan dengan CEO Danantara Indonesia, Donny Oskaria, di Wisma Danantara pada Rabu (1/7/2026).

Menurut Said, keterlibatan serikat buruh dinilai penting karena proses penggabungan dan penataan BUMN berpotensi memengaruhi kondisi tenaga kerja apabila tidak dibahas secara terbuka bersama para pekerja.

Serikat buruh ingin ikut dalam pembahasan merger BUMN

Said menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan langsung aspirasi agar organisasi buruh menjadi bagian dari proses pembahasan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah.

Ia menilai, kehadiran perwakilan pekerja dalam setiap tahapan merger dapat menjadi langkah untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan tenaga kerja.

"Kami menyampaikan agar merger BUMN juga melibatkan serikat buruh karena dampaknya bisa saja terhadap pengurangan karyawan. Pak Donny menyepakati agar serikat buruh diajak berdiskusi," kata Said Iqbal saat ditemui di Wisma Danantara.

Donny Oskaria pastikan tidak ada PHK

Dalam pertemuan tersebut, Said mengungkapkan bahwa Donny Oskaria memberikan kepastian mengenai nasib para pekerja di tengah rencana restrukturisasi BUMN.

Ia menyebut, perampingan perusahaan negara tidak akan diikuti dengan kebijakan pemutusan hubungan kerja. Fokus utama pemerintah adalah melakukan penataan sumber daya manusia agar lebih sesuai dengan struktur perusahaan hasil merger.

"Tidak ada PHK. Pak Donny menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujarnya.

Pemerintah akan merampingkan sekitar 1.000 entitas BUMN

Said juga memaparkan bahwa pemerintah berencana menyederhanakan struktur BUMN melalui konsolidasi berdasarkan sektor usaha.

Dari sekitar 1.000 entitas yang ada saat ini, jumlahnya akan dirampingkan menjadi sekitar 250 perusahaan. Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun BUMN yang lebih sehat, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Salah satu sektor yang menjadi contoh adalah bidang logistik. Berbagai unit usaha logistik milik BUMN nantinya akan digabungkan ke dalam satu holding sehingga operasional dan fungsi bisnis dapat berjalan lebih terintegrasi serta efisien.

Aspek ketenagakerjaan diminta tetap menjadi perhatian

Meski mendukung langkah restrukturisasi, Said menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus tetap menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Menurutnya, pelibatan serikat buruh sejak awal akan membantu memastikan setiap kebijakan terkait penataan organisasi maupun pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara transparan dan tidak merugikan para karyawan.

Danantara juga diminta membantu mencegah PHK di sektor swasta

Selain membahas restrukturisasi BUMN, pertemuan itu turut menyinggung kondisi ketenagakerjaan di sektor swasta.

Said berharap Danantara dapat berperan dalam membantu perusahaan yang masih memiliki prospek usaha tetapi terkendala modal kerja. Dukungan pendanaan dinilai dapat membantu perusahaan kembali beroperasi secara optimal sehingga potensi PHK dapat ditekan dan lapangan kerja tetap terjaga.