Tolak APBN untuk Biaya Haji 2027, Banggar DPR Minta Dana Negara Diprioritaskan ke Rakyat Miski

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

PEWARTA.CO.ID — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan penolakannya terhadap usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2027.

Menurutnya, anggaran negara seharusnya difokuskan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Said menegaskan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan, baik dari sisi kesehatan maupun kondisi ekonomi.

Atas dasar itu, ia menilai penggunaan APBN untuk membantu pembiayaan haji bagi calon jemaah dirasa kurang tepat.

"Orang naik haji itu bagi orang yang mampu. Lahir dan batin. Kalau orang yang mampu kemudian pemerintah diminta turun tangan, itu akan jadi problem dari sisi syar'i," kata Said kepada wartawan, Rabu, 8 Juli 2026.

BPKH dinilai lebih tepat menutup kenaikan biaya haji

Said berpandangan bahwa apabila biaya penyelenggaraan ibadah haji mengalami kenaikan, langkah yang lebih relevan adalah mengoptimalkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurutnya, lembaga tersebut perlu meningkatkan hasil pengelolaan dana haji agar keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi beban kenaikan biaya haji bagi para jemaah.

"Lebih baik jangan pemerintah. BPKH yang selama ini menampung dana jemaah haji, supaya hasil usahanya ditambah, diperbesar, sehingga punya kemampuan dari keuntungan hasil usaha untuk menambal kekurangan atau kenaikan ongkos haji," ujarnya.

APBN diminta fokus membantu masyarakat miskin

Selain mempertimbangkan aspek pengelolaan dana, Said juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penggunaan APBN. Ia menilai masih banyak masyarakat kurang mampu yang lebih membutuhkan dukungan dari pemerintah.

Karena itu, ia menegaskan anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk membantu kelompok miskin, bukan digunakan membiayai ibadah yang secara syariat hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu.

"Kalau orang mau naik haji pakai APBN, yang miskin masih banyak. Masa kita suruh bantuin yang mampu? Jangan dong," tegasnya.

Said juga memastikan dirinya tidak pernah mengusulkan maupun mendukung penggunaan APBN untuk menutup kenaikan biaya haji. Menurutnya, selain menimbulkan persoalan fiskal, kebijakan tersebut juga berpotensi memunculkan persoalan dari sudut pandang syariat.

"Saya tidak pernah merekomendasikan hal yang seperti itu, karena problem syar'inya," pungkasnya.