Bansos Beras 10 Kg untuk 33 Juta Keluarga Mulai Disalurkan Agustus 2026, Simak Jadwal dan Sasarannya

Pemerintah mulai menyalurkan bansos beras 10 kg kepada 33 juta keluarga penerima pada Agustus 2026 sebagai bagian dari program bantuan pangan. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah memastikan program bantuan sosial berupa beras kembali bergulir untuk jutaan masyarakat. Sebanyak 33,24 juta keluarga penerima akan memperoleh bantuan beras 10 kilogram yang penyalurannya dijadwalkan mulai berlangsung pada Agustus 2026.

Program tersebut dijalankan setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai bantuan pangan dengan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Menurut Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bantuan pangan beras menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," kata Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Minggu (2/8/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan kepada 33.244.408 penerima, dengan masing-masing memperoleh 10 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan yang dapat disalurkan sekaligus.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk alokasi tiga bulan, yaitu Juli sampai dengan September 2026, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali," sambung Amran.

Penyaluran dimulai pada Agustus bertepatan HUT RI

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap kedua akan dilakukan secara serentak pada Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, momentum tersebut dipilih agar masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui program bantuan pangan saat suasana perayaan kemerdekaan berlangsung.

"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini momennya sangat bagus dan tepat," ungkap Rachmi.

Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.

"Masyarakat agar bisa merasakan, khususnya yang masuk desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," tambah Rachmi.

Koperasi Merah Putih didorong menjadi titik penyaluran

Dalam pelaksanaannya, Bapanas juga mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai lokasi distribusi bantuan pangan apabila memiliki fasilitas yang memadai.

"KDKMP yang sudah ada bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," ujar Direktur Rachmi.

Data penerima memakai DTSEN terbaru

Bapanas memastikan data penerima bantuan tahap kedua tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik pada 10 Juli 2026.

Jumlah penerima bantuan pada tahap kedua juga tidak mengalami perubahan dibandingkan tahap sebelumnya, yakni mencapai 33.244.408 penerima.

"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang diperbarui tanggal 10 Juli kemarin oleh BPS," terang Direktur Bapanas Rachmi.

Daerah diminta segera bersiap

Menjelang distribusi, pemerintah meminta Bulog di setiap daerah bersama pemerintah daerah segera melakukan koordinasi, termasuk memastikan kualitas dan jumlah beras yang akan disalurkan.

"Pimwil, Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman-teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible karena surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan pergerakan beras seharusnya tidak terjadi kendala," urai Rachmi.

Khusus wilayah Papua, percepatan distribusi diminta menjadi prioritas mengingat tantangan transportasi, sarana angkut, dan kapasitas gudang yang masih terbatas.

"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, dan gudang, mohon segera digerakkan sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah terpencil terlebih dahulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," pungkas Direktur Bapanas Rachmi.

Penyaluran tahap pertama hampir tuntas

Sebelumnya, bantuan pangan beras untuk alokasi Februari dan Maret 2026 telah menjangkau sekitar 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 99,7 persen dari target.

Pada tahap tersebut, pemerintah menyalurkan sekitar 664,88 ribu ton beras serta 132,97 ribu kiloliter minyak goreng.

Program bantuan pangan tahap kedua ini merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyiapkan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk 33,24 juta KPM, dengan alokasi 10 kilogram per penerima selama tiga bulan dan dukungan anggaran sebesar Rp17,52 triliun.

Dibandingkan tahun sebelumnya, cakupan program bantuan pangan pada 2026 juga lebih besar. Jika pada 2025 bantuan dialokasikan selama empat bulan, maka pada 2026 program tersebut direncanakan berlangsung untuk sedikitnya lima bulan alokasi.