Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya Soal Anggaran Hampir Rp7 Triliun untuk Perbaikan DTSEN
 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan dukungan anggaran pemerintah untuk penguatan data BPS dan DTSEN. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran hampir Rp7 triliun yang dikaitkan dengan kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DIBERITAKAN SEBELUMNYA!
Purbaya Gelontorkan Rp7 Triliun Lebih untuk Benahi Data Desil Masyarakat Agar Lebih Akurat Tahun Depan
Kemenkeu menegaskan dana tersebut bukan alokasi yang secara khusus diperuntukkan bagi pemutakhiran DTSEN maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi. Angka mendekati Rp7 triliun merupakan pagu anggaran total untuk mendukung operasional dan seluruh program kerja BPS.
Klarifikasi itu disampaikan melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu setelah muncul beragam respons publik terkait besaran anggaran untuk perbaikan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," tulis Biro KLI Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Sebelumnya, pernyataan Purbaya mengenai anggaran tersebut muncul saat ia menanggapi sorotan masyarakat mengenai ketidaksesuaian klasifikasi desil. Salah satu persoalan yang disorot adalah pedagang kecil yang tercatat masuk kelompok desil 9 dan 10.
Purbaya mengatakan pemerintah terus mendukung upaya peningkatan kualitas DTSEN, termasuk dengan memenuhi kebutuhan anggaran yang diajukan BPS.
"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya.
Saat ditanya mengenai besaran dana yang dikucurkan serta wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10, Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut berkaitan dengan berbagai kegiatan BPS dan penguatan data.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, Dengan macam-macam ya, Cukup banyak termasuk BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN nya bagus,” ungkap Purbaya.
Pembatasan Pertalite belum dipastikan
Purbaya juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat pada desil atas dalam waktu dekat.
Ia menegaskan belum ada kepastian mengenai kapan kebijakan tersebut akan diterapkan karena pemerintah masih melihat kondisi ekonomi dan kesiapan masyarakat, sembari menyiapkan sistem yang diperlukan.
"Kata siapa? Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakatnya, Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap yaudah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan dengan beberapa orang ya kalau ada masalah ya kita, saya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case ya," tegas Purbaya.
