 |
| Aksi demo di depan DPRD Sulawesi Selatan terkait kelangkaan minyak goreng. |
Demonstran yang hampir sepenuhnya berisi ibu rumah tangga itu mengeluhkan kelangkaan minyak goreng, yang katanya akibat permainan kartel-kartel kebutuhan pokok di Indonesia. Sehingga mengakibatkan harga Minyak goreng menjadi mahal.
"Harganya saat ini mencapai Rp 23.000 untuk kemasan 1 liter, dan Rp 48 ribu (bahkan) sampai Rp 50 ribu untuk kemasan 2 liter," terang Wahida, yang ditunjuk sebagai ketua aksi tersebut.
Menurut Wahida, kenaikan harga komoditas pokok rumah tangga tersebut disebabkan oleh kebijakan pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah. Aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 itu merupakan respon atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan.
Pencabutan aturan HET itu bisa diartikan jika dalam hal ini pemerintah telah gagal mengendalikan harga dan ketersediaan komoditas pangan di pasaran. Karena dengan dicabutnya aturan HET maka keputusan pemberlakuan harga komoditas diserahkan kepada mekanisme pasar.
"Hal itu juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa berkutik dalam menghadapi segelintir orang super kaya atau oligarki yang menguasai perkebunan sawit dan produksi minyak goreng," tegas Wahida, dilansir dari laman CNN.
Permainan oligarki semacam ini sebenarnya telah terendus sejak awal. Terbukti, sejak dicabutnya aturan HET tersebut, harga minyak goreng melejit tinggi dan ketersediaannya tiba-tiba menjadi melimpah di pasaran. Padahal, sehari sebelumnya minyak goreng menjadi komoditas yang langka.
"Kondisi semacam ini merupakan sebuah ironi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Hanya saja, perkebunan sawit dan produksi minyak goreng Indonesia saat ini hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja," ungkap Wahida.
Hal itu menurutnya, menegaskan pula bahwa pemilik perkebunan kelapa sawit juga merupakan produsen minyak goreng terbesar nasional.
"Sektor perkebunan kelapa sawit dan produksi turunannya seperti minyak goreng hanya dikuasai dan dikontrol oleh segelintir orang. Sehingga kontrol dan pengawasan tidak lagi di tangan pemerintah, melainkan di tangan para oligarki tersebut," tegasnya.
Wahida menambahkan, situasi semacam ini menurutnya tidak hanya terjadi pada komoditas minyak goreng saja, tetapi hampir selalu terjadi pada komoditas bahan pokok dan sumber kekayaan alam Indonesia lainnya, seperti tambang batubara, mineral, dan sebagainya.
Dalam apirasinya, massa juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera menata ulang industri nasional, terutama yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan bahan pokok rumah tangga masyarakat.
"Negara bersama rakyat, harus menjadi aktor utama di segala aspek yang menyangkut kebutuhan pokok," pungkasnya.
(jhn/bgk)
