 |
| Deputi Bappilu Partai Demokat, Kamhar Lakumani (dok. Pribadi) |
Terbaru, Kamhar mencibir sikap Luhut yang tak mau membuka big data meski telah ditagih oleh mahasiswa saat melakukan demo.
"Keengganan LBP membuka big data sebenarnya sejak awal sudah mengundang dan menimbulkan kesangsian dari banyak pihak," ujarnya dikutip dari detikNews, Selasa (12/4/2022).
Rasa penasaran masyarakat soal kebenaran big data dirasa Kamhar sangat rasional, mengingat jumlahnya yang fantastis membuat sejumlah pihak meragukannya.
Bahkan kata Kamhar, bukan masyarakat saja yang merasa bimbang, namun sejumlah elit politik dan praktisi media pun merasakan hal yang sama.
"Kesangsian ini karena angka yang disampaikan terlalu fantastis dan tak bersesuaian dengan keseharian yang kita temukan ketika berselancar di media sosial," ucapnya.
Kamhar menambahkan, pernyataan Luhut soal big data tidak relevan, karena presiden dengan tegas telah menyatakan jika pemilu akan tetap digelar sesuai rencana yaitu 14 Februari 2022. Artinya, tidak ada lagi wacana penambahan periodisasi jabatan presiden.
"Menurut saya di tengah situasi yang sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa dan emak-emak di satu sisi, serta Pak Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap wacana ini meskipun terlalu lama dibiarkan menggantung di sisi lainnya, pembukaan big data oleh LBP menjadi tidak relevan," kata Kamhar.
Dengan begitu, ia menyebut kasus persoalan big data tak lagi penting untuk dibahas. Namun baginya akan lebih relevan jika seyogyanya presiden segera mengambil sikap tegas dengan memberi sanksi terhadap pembantu-pembantunya yang telah membuat kegaduhan publik.
Luhut Tak Mau Buka Big Data
Diberitakan sebelumnya, Luhut diketahui tak bersedia membuka big data saat di demo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Luhut yang menemui massa demo usai memberikan kuliah umum tentang penanganan Covid-19 hingga soal pemulihan perekonomian negara.
Massa demonstran telah menunggu Luhut di depan Gedung Balai Sidang UI sejak Luhut masih mengisi kuliah tamu.
Begitu selesai acara Luhut terlihat mendatangi massa yang melakukan demo.
Awalnya, massa meminta Luhut untuk menyatakan secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
Namun Luhut menyangkal bahwa tidak ada pernyataan darinya yang mengatakan adanya wacana perpanjangan jabatan presiden sampai 3 periode.
"Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda," tegasnya kepada mahasiswa.
Mendengar ucapan Luhut yang menyinggung soa big data lantas dimanfaatkan mahasiswa untuk menagih Luhut agar membuka fakta tersebut.
Namun bukannya menjawab pertanyaan mahasiswa, Luhut malah meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi. Luhut mengatakan jika dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data tersebut.
"Dengerin kamu, anak muda. Kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberi tahu," tandasnya.
(nke/by)
