 |
| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Dok. Kompas) |
PEWARTA.CO.ID - Deklarasi bakal calon presiden (capres) antara Gerindra dan PKB belum juga dilakukan. Hal inilah yang membuat partai berlambang kepala burung Garuda itu memberikan tenggat waktu pengambilan keputusan.
Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya akan memberi tenggat waktu deklarasi capres paling lambat sampai awal 2023.
"Saya kira antara akhir atau awal tahun, itu saya kira batas yang baik," tegas Muzani seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (21/11/2022).
Baca juga: PKB Mantap Usung Cak Imin di Pilpres 2024, Tak Risau Wacana Duet Prabowo-Puan
Hingga kini baik Gerindra maupun PKB belum juga menyepakati tentang siapa yang bakal diusung sebagai capres dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI itu menyebut Gerindra tetap mantap mengusung Ketua Umum (Ketum) mereka yakni Prabowo Subianto sebagai capres.
Namun terkait keputusan akhir bergantung pada hasil mufakat antar ketum kedua partai, yakni Prabowo dan Muhaimin Iskandar.
"Sampai sekarang, keduanya belum berunding untuk memutuskan calon presiden apalagi calon wakil presiden. Keduanya punya hak untuk memutuskan tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan," ujarnya.
Baca juga: Deklarasi Capres PKB, Cak Imin: Paling Lambat Diumumkan Akhir Oktober 2022
Di sisi lain, kubu PKB meyakini deklarasi capres dapat dilakukan sebelum akhir 2022. Namun PKB juga tetap dengan keyakinannya mengusung Muhaimin sebagai capres berdasarkan keputusan Muktamar PKB. Jika keputusan diubah maka PKB harus menyelenggarakan Muktamar kembali.
"Karena saya dimandatkan Muktamar PKB untuk capres, bukan cawapres. Kalau nanti negosiasi terjadi perkembangan baru saya bikin Muktamar untuk mengubah," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
