Iklan -- Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Pemerintah Kucurkan Dana Rp3 Miliar per Desa Lewat Program Kopdes Merah Putih

Pemerintah Kucurkan Dana Rp3 Miliar per Desa Lewat Program Kopdes Merah Putih
Pemerintah kucurkan dana Rp3 Miliar per desa lewat program Kopdes Merah Putih. (Dok. Instagram @ferry.juliantono)

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah resmi meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dengan dukungan pendanaan besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani pada Kamis (9/10/2025), pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Penandatanganan SKB tersebut berlangsung di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, dengan dihadiri para menteri terkait dan pimpinan korporasi yang terlibat dalam program tersebut.

Dana Rp3 Miliar per desa untuk infrastruktur dan modal usaha

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menjelaskan bahwa setiap Kopdes Merah Putih akan menerima pendanaan hingga Rp3 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan fisik, penyediaan fasilitas gerai, gudang, serta modal kerja.

“Dana ini akan disalurkan melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan korporasi BPI Danantara,” ujar Ferry dalam keterangannya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menambahkan, pendanaan tersebut akan disalurkan melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) atau sumber belanja lain dalam APBN, menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan daerah masing-masing.

Target 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia

Program Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, dengan target pembangunan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurut Ferry, pembangunan gerai dan gudang koperasi akan dimulai pada Oktober 2025, dengan harapan dapat segera beroperasi untuk melayani masyarakat desa.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memastikan pelaksanaan fisik dan operasional program berjalan sesuai rencana.

Tantangan dan harapan: Ekonomi desa lebih mandiri

Meski memiliki dukungan kuat dari APBN, tantangan besar masih menanti, mulai dari distribusi dana yang merata, transparansi penggunaan anggaran, hingga pengawasan di lapangan.

Ferry memastikan, proses pencairan dana tidak akan menjadi kendala karena BPI Danantara akan turut mendukung sisi teknis penyaluran dan pelaporan.

Askolani menambahkan, “Program ini diharapkan mampu menambah lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat desa, serta memperkuat ekonomi lokal.”

Senada dengan itu, Yandri menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat.

Dengan dukungan dana Rp3 miliar per desa dan kerja sama lintas kementerian serta korporasi, program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tonggak baru bagi pemerataan ekonomi dan kemandirian desa di seluruh Indonesia.

Namun, transparansi dan pengawasan yang ketat tetap menjadi kunci agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.


Advertisement
Advertisement
Advertisement