Pemerintah Tancap Gas Bangun 50 Kota Prioritas Demi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Pemerintah tancap gas bangun 50 Kota Prioritas demi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mewujudkan target ambisius Presiden Prabowo Subianto: pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan fokus pembangunan akan diarahkan pada pengembangan 50 kota prioritas nasional yang menjadi motor penggerak ekonomi baru.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

“Pendekatan ini diwujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu pangan, energi, dan air,” jelas Dody dalam keterangan resminya, Minggu (12/10/2025).

Menurut Dody, arah pembangunan ke depan akan dijalankan berdasarkan visi PU608, yang mencakup tiga sasaran besar: efisiensi investasi dengan ICOR di bawah 6, penghapusan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada tahun 2029.

“Setiap instruksi [Presiden] dilandaskan pada martabat. Instruksi tersebut mencakup irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan untuk konektivitas, serta pengembangan zona untuk ketahanan pangan, energi, dan air,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada infrastruktur ketahanan pangan, pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai pilar penting dalam pengembangan 50 kota prioritas tersebut.

Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

“Bagi kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan; itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan,” tegasnya.

Dalam jangka pendek, fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 masih diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, air, dan energi nasional.

“Pada 2026, karena ketahanan paling kuat ketika berakar di masyarakat, kami berencana membangun 12.000 lokasi irigasi, 600 proyek sosial-ekonomi, 700 proyek air minum, dan 80 fasilitas pengelolaan limbah, dan lain-lain,” ujar Dody.

Untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek tersebut, pemerintah akan memperluas penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini dinilai mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan hasil “hijau, nyata, dan berkeadilan.” 

Namun, Dody mengingatkan bahwa pembiayaan publik semata tidak akan cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan pembangunan nasional.