Bansos Rp500 Triliun Disebut Banyak Salah Sasaran, DEN Bongkar Penyebab Utamanya

Ilustrasi. Penerima bantuan sosial (bansos).

PEWARTA.CO.ID — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap adanya persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos di Indonesia.

Ketidakakuratan data kesejahteraan masyarakat disebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat bantuan negara senilai ratusan triliun rupiah tidak tepat sasaran.

Sorotan itu diarahkan kepada proses penetapan desil oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi. Kesalahan dalam penentuan desil dinilai berdampak besar terhadap penerima manfaat program perlindungan sosial (perlinsos).

Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, mengatakan tingkat kesalahan dalam penetapan penerima bansos masih cukup tinggi.

"Yang meranking atau mendesil, sekarang ada di BPS. Tingkat kesalahannya tidak kecil (salah sasaran bansos karena masalah akurasi penetapan Desil oleh BPS). Jadi bisa, tergantung programnya, bisa antara 20 persen sampai bahkan 40 persen," kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Banyak warga miskin justru tidak menerima bansos

Arief menjelaskan, kesalahan dalam penetapan desil membuat banyak masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak mendapatkan haknya. Kondisi itu terjadi di tengah besarnya anggaran perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah setiap tahun, yakni sekitar Rp500 triliun.

Ia mencontohkan sejumlah program bansos yang masih memiliki tingkat kesalahan tinggi dalam penyaluran.

"Sebagai contoh, program sembako, itu error-nya masih sekitar 70-an persen, orang yang seharusnya dapat, tidak dapat. Kalau orang yang seharusnya tidak dapat, itu bisa 40 persen. Program Indonesia Pintar, itu exclusion error-nya (kesalahan) itu 70 persen. Artinya apa? Artinya 70 persen orang yang berhak, yang miskin, tidak mendapatkannya," urai Arief.

Pekerja informal disebut jadi tantangan utama

Menurut Arief, salah satu penyebab sulitnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah tingginya jumlah pekerja informal. Kondisi tersebut berbeda dengan negara maju yang lebih mudah memvalidasi penghasilan warga melalui data gaji resmi.

"Kalau di negara maju tinggal cek saja berapa gajinya, dia layak apa tidak (menerima perlinsos). Di Indonesia itu kan kerjanya juga informal itu serabutan, sehingga yang kami lakukan itu adalah menentukan kelayakan itu caranya dengan melakukan estimasi, kira-kira berapa pengeluarannya," kata dia.

"Sumber pertama error itu adalah penetapan tingkat kesejahteraan, atau dalam bahasa yang lebih resmi itu disebut desil," imbuhnya.

Penyaluran bantuan juga masih bermasalah

Selain persoalan data penerima, DEN juga menyoroti proses distribusi bansos yang dinilai belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, penyaluran bantuan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.

Arief menyebut adanya hambatan dalam proses bisnis penyaluran hingga masalah inklusi keuangan masyarakat, terutama ketika bantuan harus disalurkan melalui layanan perbankan.

"Penyalurannya itu kan juga bisa ada kendala masalah, ada bisnis proses gitu ya, ada financial inclusion, misalkan kalau dia harus lewat perbankan gitu ya. Nah kedua hal itu membuat error (penyaluran perlinsos) kita masih tinggi," kata Arief.

Pemerintah siapkan digitalisasi data penerima bansos

Sebagai upaya mengurangi kesalahan penyaluran, DEN yang tergabung dalam Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) tengah menyiapkan sistem digitalisasi data penerima bantuan sosial.

Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026. Proyek awal akan diterapkan di Banyuwangi sebelum diperluas ke 42 kabupaten lainnya.

Arief menjelaskan masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui platform digital yang sedang dipersiapkan pemerintah.

"Lalu yang kedua, itu kami mengintegrasikan setidaknya sekarang 8 data administrasi yang bisa memverifikasi apakah orang-orang yang daftar ini betul nggak sih layak? Jadi misalkan sekarang kita telah mengintegrasikan data BKN (dia pegawai negeri atau bukan), data Korlantas (dia punya mobil atau bukan), data ATR/BPN (dia punya tanah atau nggak)," ujarnya.

Ia menegaskan integrasi data lintas lembaga tersebut menjadi langkah penting dalam memperbaiki akurasi penerima bansos di Indonesia.

"Nah ini sekarang sudah terintegrasi, sudah interoperable, dan saya boleh bangga bilang bahwa ini pertama kali selama 80 tahun Indonesia merdeka. Jadi diharapkan dengan digitalisasi ini, nanti error-error ini akan berkurang secara drastis," tukasnya.