KPK Sita Uang dan Perhiasan Saat Geledah Rumah Dinas Bupati Sukoharjo, Sejumlah Kantor Ikut Diperiksa

KPK Sita Uang dan Perhiasan Saat Geledah Rumah Dinas Bupati Sukoharjo, Sejumlah Kantor Ikut Diperiksa

PEWARTA.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti saat menggelar penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati nonaktif Sukoharjo, Etik Suryani (ETS), sebagai tersangka.

Penggeledahan berlangsung pada Selasa (14/7/2026) dan menyasar sejumlah kantor pemerintahan hingga rumah dinas bupati. Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik mengamankan berbagai barang yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

KPK amankan uang, perhiasan, dan dokumen

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sukoharjo, Kantor Bupati, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kesehatan.

"Di mana dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang, dan juga perhiasan," kata Budi kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Meski demikian, KPK belum membeberkan lokasi pasti ditemukannya uang dan perhiasan tersebut. Lembaga antirasuah itu juga masih merahasiakan nilai uang maupun jumlah perhiasan yang telah diamankan.

"Untuk detail nominalnya nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya," ujarnya.

Penggeledahan berlanjut ke sejumlah instansi

Proses penyidikan tidak berhenti pada penggeledahan hari pertama. Budi mengatakan penyidik kembali melanjutkan kegiatan serupa pada hari berikutnya dengan mendatangi beberapa kantor organisasi perangkat daerah lainnya.

Lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan lanjutan meliputi Kantor Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukoharjo.

Hingga kini, KPK belum mengungkapkan barang bukti apa saja yang diperoleh dari rangkaian penggeledahan lanjutan tersebut.

Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Sukoharjo, Etik Suryani, sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung sejak Kamis (9/7/2026).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selain Etik Suryani, dua nama lain yang turut dijerat ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo, Richard Tri Handoko (RCH), serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo (TRM).

Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.