 |
| Deputi Bappilu Partai Demokat, Kamhar Lakumani |
Karenanya, politisi senior Partai Demokat, Kamhar Lakumani mengingatkan agar tak ada istilah penyalahgunaan wewenang jabatan.
Kamhar yang juga selaku Deputi Bappilu Partai Demokat itu mengatakan, meskipun telah mantap maju dalam Pilpres mendatang yang tentunya diperlukan persiapan sejak sekarang, namun pihaknya mengingatkan agar para menteri tersebut tetap dapat bekerja secara profesional.
"Tentu tak ada salahnya jika anggota kabinet berkeinginan dan mempersiapkan diri untuk maju pada kontestasi Pilpres. Kita hanya mengingatkan agar anggota kabinet yang mau maju Pilpres agar tetap bekerja secara profesional," ujarnya dikutip dari detikNews, Jumat (15/4/2022).
Kamhar meyakini masyarakat Indonesia semakin kritis dan cermat dalam memantau kinerja kabinet saat ini.
"Kami berkeyakinan rakyat kini semakin kritis, tentunya akan lebih cermat dan seksama lagi melakukan kontrol dan memonitor kerja-kerja anggota kabinet," ucapnya.
Kamhar menilai, banyak janji-janji pemerintah pada saat kampanye yang tak kunjung selesai hingga kini, sehingga masyarakat akan semakin selektif dalam memilih pemimpin agar tak mengulang kesalahan yang sama.
Lebih dalam Kamhar menyebut, jika masyarakat tak ingin jadi korban pencitraan.
"Apa yang terjadi saat ini tentunya menjadi pembelajaran penting, semua janji-janji pada masa kampanye tak ada yang kunjung ditunaikan, malah kehidupan rakyat makin serba sulit," kata Kamhar.
"Harga pangan mahal dan masih terus-menerus impor, harga bahan bakar minyak juga demikian, utang semakin menggunung, dan berbagai persoalan lainnya, termasuk kualitas demokrasi yang menurun," sambungnya.
Lantas Kamhar mencontohkan persoalan penegakan hukum yang dinilainya tebang pilih juga wajib menjadi perhatian masyarakat.
"Rakyat tak ingin mengulang kesalahan yang sama dalam memilih pemimpin, menjadi korban 'pencitraan'," tuturnya.
Namun Kamhar juga memahami bahwasanya tak ada keharusan menteri yang hendak maju dalam Pilpres diharuskan untuk mundur. Namun Kamhar meminta masyarakat agar lebih proaktif mengontrol sepak terjang mereka agar tak ada penyalahgunaan jabatan.
Diketahui, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Panda Nababan menuturkan, Jokowi telah memanggil menteri-menterinya untuk ditanyai mengenai keinginannya untuk maju dalam Pemilihan Presiden mendatang. Sejumlah menteri menyatakan keinginannya untuk siap maju berkontestasi di Pemilu 2024.
Beberapa menteri yang menyatakan kesiapannya untuk maju nyapres di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengutarakan jawaban berbeda dalam forum tersebut.
"Dia (Presiden Jokowi) tanya Prabowo, dia bilang 'Kalau ada izin Bapak'," ujar Panda Nababan seraya menirukan perkataan Prabowo.
(dim/glh)
