MK Tak Ajukan Kenaikan Anggaran untuk 2025, KY Tambah Rp116 Miliar
 |
| Foto: Gedung Komisi Yudisial/Dok. ANTARA |
JAKARTA, PEWARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak meminta penambahan anggaran di tahun 2025, tetap bertahan pada pagu indikatif yang diberikan pemerintah sebesar Rp611,4 miliar.
"Pagu indikatif MK Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan, MK mendapatkan anggaran dengan jumlah Rp611.477.078.000," jelas Sekjen MK, Heru Setiawan, dalam rapat Komisi III DPR pada Kamis (13/6).
Heru menguraikan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan non-operasional.
Kebutuhan operasional dianggarkan sebesar Rp194,8 miliar, sementara untuk kebutuhan non-operasional dialokasikan Rp416,6 miliar.
Secara rinci, dari total pagu indikatif, alokasi anggaran akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti belanja operasional pegawai sebesar Rp109,4 miliar, operasional barang Rp64,4 miliar, dukungan tugas operasional dan fungsi Rp30 miliar, serta belanja penyelesaian sengketa pilkada yang mencapai Rp352,6 miliar.
Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp116,8 miliar dari pagu indikatif yang mereka terima sebesar Rp167,3 miliar.
Jumlah ini merupakan pengurangan dari usulan KY sebelumnya untuk anggaran 2025 yang sebesar Rp373,2 miliar.
"Untuk itu, kami mohon dukungan dari bapak ibu pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, kami mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp116.890.331.500," ungkap Sekjen KY, Arie Sudihar, dalam rapat yang sama.
