RI Bangun 7 Pabrik Pupuk Baru, Anggaran Rp50 Triliun untuk Wujudkan Kemandirian Nasional

RI bangun 7 pabrik pupuk baru, anggaran Rp50 triliun untuk wujudkan kemandirian nasional. (Dok. ANTARA/Pupuk Kujang)

PEWARTA.CO.ID — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat sektor pertanian nasional dengan membangun tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar mewujudkan kemandirian industri pupuk nasional dan menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, dari tujuh pabrik tersebut, lima di antaranya ditargetkan rampung pada tahun 2029, dengan total investasi mencapai Rp50 triliun.

“Anggarannya kurang lebih Rp50 triliun,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Pabrik baru lebih efisien dan hemat energi

Amran menjelaskan, pembangunan pabrik baru menjadi langkah strategis karena teknologi modern yang digunakan mampu menekan biaya produksi secara signifikan, terutama dalam penggunaan gas sebagai bahan baku utama.

Menurutnya, pabrik lama menghabiskan sekitar 43 persen biaya untuk gas, sementara pabrik baru hanya membutuhkan 22–23 persen, sehingga efisiensi dapat tercapai dengan lebih baik.

Efisiensi dari reformasi subsidi pupuk

Anggaran pembangunan tersebut, lanjut Amran, merupakan hasil efisiensi dari pembenahan sistem subsidi pupuk nasional.

Pemerintah telah menggeser pola subsidi dari orientasi hilir ke hulu, yang berdampak langsung pada peningkatan efektivitas distribusi dan penghematan anggaran.

“Melalui reformasi menyeluruh, negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia secara signifikan,” jelasnya.

Dengan reformasi ini, laba PT Pupuk Indonesia diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun pada 2026, dan berpotensi menembus Rp7,5 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Subsidi pupuk bertambah, petani diuntungkan

Revitalisasi tata kelola juga membuka peluang peningkatan volume pupuk subsidi hingga 700 ribu ton secara bertahap sampai tahun 2029.

Hal ini diharapkan menjawab kebutuhan petani yang selama ini kerap kesulitan memperoleh pupuk tepat waktu dan sesuai harga subsidi.

Amran menegaskan bahwa langkah ini bukan semata urusan bisnis, tetapi merupakan bentuk keberpihakan negara kepada petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan.

“Melalui langkah besar ini, pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” ujar Amran.