 |
| Sebanyak 1.100 petugas Satpol PP dan Damkar di Surabaya diusulkan jadi PPPK. |
SURABAYA, PEWARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kurangnya jumlah ASN di lapangan akan berdampak pada kurang maksimalnya kinerja pemerintah setempat.
"Jumlah ASN di lapangan kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya. Oleh karena itu, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti bisa ikut seleksi untuk bisa menjadi PPPK," kata Eri dikutip Beritajatim.com, Sabtu (9/3/2024).
"Ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati, in sha Allah akan diberikan keselamatan dan berkah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, untuk pengangkatan ASN ini harus didahului dengan tahapan tes, di mana akan diprioritaskan untuk personel Satpol PP dan Damkar.
"Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun, kuotanya yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar, jadi ini khusus, kalau sebelumnya kan umum," jelas Fikser.
"Saat ini anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan jumlahnya sebanyak 1.250 orang non ASN. Kalau ASN nya hanya sekitar 50 orang. Jadi, kondisi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit," imbuhnya.
Terpisah, Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani mengatakan, saat ini jumlah anggotanya masih sangat sedikit untuk mengoptimalkan kinerja. Sehingga usulan pengangkatan ASN akan menjadi kesempatan baik bagi DPKP.
"Anggota DPKP seluruh anggotanya ada sebanyak 767 orang dan tenaga non ASN-nya sebanyak 650-an. Nah, kalau ASN-nya hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami, Alhamdulillah ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK," jelas Rini.
