 |
| Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. (Dok. Ist) |
Jakarta, PEWARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan adanya intimidasi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024.
"Sampai saat ini, Bawaslu telah menerima 2.271 laporan intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara di TPS," ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Jumat (15/2/2024).
Bagja menegaskan bahwa pelaku intimidasi bukan berasal dari aparat keamanan.
"Belum ada informasi terkait aparat yang melakukan intimidasi," tegasnya.
Meski demikian, Bagja enggan membeberkan detail mengenai identitas pelaku intimidasi. Ia hanya menjelaskan bahwa mayoritas korban intimidasi adalah penyelenggara Pemilu.
"Salah satu contohnya adalah adanya laporan kotak suara DPRD yang dibuang di daerah Maluku," tuturnya.
Bagja mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi kepada penyelenggara Pemilu.
"Jika ada kesalahan dari penyelenggara, ingatkanlah dengan baik. Ada pengawas TPS yang akan mencatat. Tidak perlu tegang-tegangan apalagi sampai banting-banting," imbaunya.
Bawaslu juga tengah menyelidiki temuan mengenai adanya mobilisasi pemilih untuk memilih calon tertentu.
"Detailnya dari daerah mana saja, belum bisa kami sampaikan," ujar Bagja.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan bahwa intimidasi dan mobilisasi merupakan dua dari 13 permasalahan yang ditemukan Bawaslu selama proses pemungutan suara Pemilu 2024.
"Terdapat 2.271 TPS yang terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS," papar Lolly.
Sementara itu, sebanyak 2.632 TPS juga melaporkan adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih. Mobilisasi ini dilakukan oleh tim sukses, peserta pemilu, hingga penyelenggara.
